Haruskah pemerintah mematuhi peraturan iklim UE?

Pada tahun 2023, Uni Eropa mengesahkan sejumlah undang-undang iklim yang bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca bersih hingga 55% di bawah tingkat tahun 1990 pada tahun 2030 dan membantu blok yang terdiri dari 27 negara tersebut mematuhi Perjanjian Paris tentang perubahan iklim. Peraturan lainnya termasuk pelarangan penjualan mobil bermesin pembakaran baru pada tahun 2035. Pemerintah Polandia menentang peraturan tersebut dengan mencoba membatalkan peraturan tersebut di pengadilan. Kami tidak setuju dengan dokumen ini dan dokumen lain dari paket ’Fit for 55’ dan kami aka…  n membawanya ke Pengadilan Eropa. Saya berharap negara-negara lain akan bergabung,” kata Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Polandia Anna Moskwa pada bulan Juni lalu. Selain peraturan emisi mobil yang baru, Warsawa ingin membatalkan undang-undang penggunaan lahan dan kehutanan (LULUCF) yang baru-baru ini disepakati, membatalkan undang-undang yang memperbarui target pengurangan emisi tahun 2030 untuk negara-negara UE, dan undang-undang lainnya yang mengubah jumlah tunjangan polusi di pasar karbon UE. cadangan stabilitas. UE menolak upaya tersebut. “Komisi menyatakan bahwa langkah-langkah yang dimaksud sepenuhnya mematuhi Perjanjian dan hukum UE,” ujar juru bicara tersebut, dengan mengatakan bahwa Komisi mengusulkan undang-undang ini untuk menerapkan Undang-undang Iklim Eropa, “yang menetapkan target pengurangan emisi yang mengikat secara hukum sebesar -55% pada tahun 2030 dan emisi nol bersih pada tahun 2050”. Para penentang juga berpendapat bahwa kasus pemerintah Polandia memiliki peluang kecil untuk berhasil, dengan mengacu pada preseden hukum yang ditetapkan beberapa tahun lalu di mana Pengadilan Uni Eropa menolak gugatan serupa yang diajukan Polandia terhadap pasar karbon Uni Eropa.